"BI sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat. Makanya BI harus membuat terobosan agar masyarakat dari latar belakang sosial ekonomi apa pun bisa mengakses perbankan dengan mudah," kata LaNyalla dalam keterangannya, Kamis (22/4/2021).
Berdasarkan laporan Google dan Temasek, Bank Indonesia (BI) menyebut bahwa sekitar 130 juta penduduk Indonesia masih underbank dan unbankable. Dimana underbanked merupakan masyarakat yang memiliki rekening bank, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses ke layanan keuangan seperti kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) karena berbagai alasan. Sementara unbankable dalam artian belum memenuhi syarat dalam mendapatkan pinjaman atau bantuan dari lembaga perbankan.
"Kita meminta agar BI mempermudah masyarakat yang mempunyai permasalahan dengan perbankan. Harus dievaluasi dimana letak kesulitan masyarakat dalam mengaksesnya dan segera dicarikan solusi dengan cepat," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.
Terlebih, menurut mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu, akses perbankan sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Agar mereka dengan mudah mendapatkan permodalan sehingga bisa mengambangkan usahanya di masa pandemi ini.
"Bagi para pelaku UMKM akses perbankan sangat vital. Mereka sangat perlu untuk mengajukan permodalan dalam mengembangkan usahanya," lanjut LaNyalla.
Di sisi lain, LaNyalla sepakat bahwa program bansos non tunai akan membuka akses perbankan bagi masyarakat kurang mampu. Transformasi penyaluran bansos ini dipercaya dapat membantu pencapaian inklusi keuangan.
"Selama ini masyarakat yang kurang aksesnya ke perbankan adalah masyarakat kurang mampu. Dengan penyaluran bansos melalui non tunai akan membuat masyarakat terhubung dengan perbankan. Ini mendorong masyarakat untuk memiliki rekening yang artinya mereka memenuhi syarat dan nantinya bisa diperluas aksesnya ke permodalan dan pembiayaan yang lain," tutupnya.
